Massa dari Lima Provinsi Masuk Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Polri dan TNI mengantisipasi mobilisasi massa ke sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum siang ini. Aparat keamanan menyiagakan hampir 30 ribu petugas untuk menjaga empat ring di sekitar kawasan gedung MK.

Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan, intelijen Polri menerima informasi, akan ada pengerahan massa dari lima provinsi ke Jakarta. Massa tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

"Ada pengerahan massa dari berbagai elemen dengan jumlah tidak terlalu banyak. Kita akan pastikan massa yang turun (melakukan unjuk rasa di gedung MK, Red) itu tertib dan damai," kata Sutarman di Kantor Presiden kemarin (20/8).
 
Polri telah membagi kawasan di sekitar gedung MK menjadi empat bagian. Yakni, ruang sidang ditetapkan sebagai ring satu, gedung MK sebagai ring dua, halaman MK sebagai ring tiga, serta kawasan di sekitar MK hingga Harmoni dan bundaran HI sebagai kawasan ring empat.
 
Polisi akan memperbolehkan pengunjuk rasa memasuki kawasan ring empat dan sebagian kecil pengunjuk rasa bakal diperbolehkan berada di ring tiga. "Bisa mendekat (gedung MK), tapi yang jelas tidak boleh memengaruhi putusan dan proses persidangan," tegasnya.
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie menambahkan, polisi melakukan penyekatan pada 21 titik atau lokasi yang berbatasan dengan DKI Jakarta terkait pengamanan sidang putusan di MK. "Kami melakukan penyekatan di perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat. Di perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat itu sudah disiapkan 14 titik penyekatan,"jelasnya.
 
Namun, Ronny enggan menyebutkan nama-nama lokasi tempat dilakukannya penyekatan tersebut karena khawatir akan keselamatan para personel yang bertugas di sana. "Informasi pasti tentang titik penyekatan itu merupakan bagian dari rahasia. Sebab, kalau disampaikan, itu akan membahayakan kawan-kawan kami (polisi yang bertugas)," ungkapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI menyiagakan 23 ribu pasukan yang diperbantukan ke Polri. Sebagian pasukan disiapkan sebagai pasukan cadangan.

"Saya akan menggelar pasukan untuk mengisi sektor-setor yang masih belum diamankan polisi seperti sentra ekonomi," paparnya.
 
Dari Istana Negara, Presiden SBY meminta masyarakat menerima hasil putusan MK. SBY sangat berharap tak ada perilaku dan tindakan masyarakat yang justru kontraproduktif terhadap kondisi pilpres yang sudah kondusif. Untuk memastikan ibu kota aman, SBY juga memundurkan kunjungan kerja ke Sorong, Papua.

Kemarin SBY justru menggelar sidang kabinet untuk membahas pengamanan sidang putusan MK. Hari ini SBY juga akan berfokus memantau sidang putusan di MK. Rencananya, SBY berangkat ke Raja Ampat, Papua Barat, saat pembacaan putusan MK hari ini. Presiden akan membuka acara Sail Raja Ampat pada 22 Agustus.
 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, dalam sidang kabinet kemarin SBY menginstruksi seluruh jajaran Polri dan TNI bersiaga penuh untuk mengamankan jalannya sidang.

"Kita yakin besok (hari ini) tidak ada masalah. Semua diimbau mematuhi proses hukum yang sudah berjalan," terang Gamawan. (dod/ken/idr/fai/c9/kim)