Mayoritas Fraksi di DPR Bakal Sejalan Dengan DPRD Jogja

Rabu, 15 Desember 2010 – 17:57 WIB

Lebih lanjut Ganjar mengingatkan wacana tentang kepemimpinan di DIY merupakan isu sensitif di tengah tidak jelasnya mekanisme hubungan antara pusat dan daerah dalam konsep NKRI. Karena itu, atas pertimbangan sejarah dan menjaga keutuhan NKRI maka Yogjakarta secara spesifik diatur dalam UUD 45.

"Dari pada mengusik Yogjakarta dalam perspektif NKRI, jauh akan lebih bermanfaat jika pemerintah fokus untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri yang berkutat dengan kemiskinan di pelosok-pelosok desa," tegasnya.

Selain fokus untuk menyejahterakan rakyatnya, mestinya pemerintah juga membenahi pelaksanaan hukum yang telah terjebak dengan tebang pilih hingga sampai pada mengusik keistimewaan daerah. Apalagi lanjutnya, beberapa hari ini do Yogja terpampang spanduk-spanduk bertuliskan Referendum, Merdeka, Siap Cerai dengan SBY, hingga SBY=Sumber Bencana Yogyakarta.

Spanduk yang mereka pajang itu, lanjut Ganjar, merupakan reaksi atas pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang ngotot akan akan menerapkan Pemilukada di Provinsi DIY. "Hal yang lebih membingungkan masyarakat dan sekaligus bertentangan dengan konstitusi dasar bangsa ini adalah wacana gubernur utama yang juga diapungkan oleh Gamawan Fauzi," ujar Ganjar Pranowo.(fas/ara/jpnn)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menyatakan bahwa 8 dari 9 fraksi di DPR dipastikan akan menolak diadakannya Pemilukada di Daerah

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News