Mbak Rerie: Pelestarian Wisata Borobudur Harus Sejalan dengan Pengembangan Pariwisata

Semisal, pariwisata di bawah Kemenparekraf, sedangkan terkait peninggalan budaya berada di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek dan penelitian di bawah wewenang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam audiensi itu juga terkuak Badan Otorita Borobudur yang salah satu fungsinya menyinkronkan sejumlah kebijakan terkait perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan Borobudur, tidak berkedudukan di Magelang, melainkan berkantor di Yogyakarta dan Purworejo.

Menyikapi aspirasi para pelaku usaha di kawasan Borobudur itu, Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat terjadinya dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar Borobudur.

Sebab, dengan adanya kebijakan yang kurang tepat, sehingga upaya pelestarian Candi Borobudur tidak mampu sejalan dengan semangat pengembangan pariwisata.

Rerie berjanji akan menyerap berbagai aspirasi tersebut dan akan disampaikan ke instansi terkait melalui saluran legislasi yang tepat.

Pada kesempatan itu hadir M Haerul Amri (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem) yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek, Sugeng Suprawoto (Ketua Komisi VII DPR RI) yang bermitra dengan BRIN.

Kedua Wakil Rakyat itu berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke mitra kerja mereka untuk mengupayakan solusi.

Pada kesempatan itu, arkeolog yang juga pemerhati masalah kebudayaan, Punto A Sidarto berpendapat dalam upaya pelestarian suatu peninggalan budaya seperti Candi Borobudur, seharusnya juga memberi manfaat pada masyarakat sekitarnya.

Punto sepakat dengan pendapat para pelaku usaha di kawasan Borobudur, bahwa dalam pengembangan Borobudur seharusnya posisi masyarakat sekitarnya sebagai shareholder bukan sekadar stakeholder.