Mendagri Harus Transparan soal DPT

Hindari Penyelesaian Polemik DPT Secara Adat

Sabtu, 21 Maret 2009 – 20:56 WIB

JAKARTA - Pemerintah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa disalahkan karena institusi penyelenggara pemilu ini hanya menerima data pemilih dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

"Pemerintah perlu melakukan klarifikasi karena KPU hanya pelaksana. Jelaskan apa yang terjadi secara terbuka, transparan. Jangan malah diselesaikan secara adat," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di sela-sela kampanye di Sunter, Jakarta, Sabtu (21/3).

Fadli mengusulkan, para tokoh lintas partai sebaiknya kembali berkumpul dan berkomunikasi untuk membuat kesepakatan baru tentang bagaimana mengawal agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu. "Jangan sampai ada upaya kecurangan sistematis, karena hal itu sangat mungkin terjadi. Parpol-parpol perlu bertemu membuat kontrak politik untuk mendukung pemilu yang bersih, jujur, dan adil," ujar Fadli Zon.

Sementara, saat berorasi sebagai juru kampanye, Fadli menekankan pentingnya ada perubahan kepemimpinan nasional. Dia menyatakan, kalau rakyat menginginkan harga sembako murah, harga bahan bakar minyak murah, pendidikan murah, dan gampang mencari lapangan kerja, maka harus memilih Gerindra pada pemilu 9 April nanti. Halida Hatta, putri Moh Hatta, juga hadir sebagai juru kampanye. (sam/JPNN)

JAKARTA - Pemerintah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi sorotan publik