Mendagri Ingatkan Kada Jangan Ingkari Janji Politik

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi secara resmi melantik enam kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 dan 2016.

Masing-masing Bupati Simalungun JR Saragih, pasangan Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoly, pasangan Bupati Nias Barat Faduhusi Daely-Khenoki Waruwu, Nias Utara Marselinus Ingati Nazara-Haogockhi, Nias Selatan Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru dan Kabupaten Karo Terkelin Berahmana-Cory Sriwati Sebayang.

Pelantikan dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (22/4) , disaksikan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman. 

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya," uja para kepala daerah membacakan sumpah jabatan.

Setelah membacakan sumpah jabatan, para kepala daerah kemudian menandatangani sumpah jabatan dan pakta integritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, serta Pelalawan, Riau.  

Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah dapat segera mempercepat pengambilan keputusan. Khususnya terkait anggaran.

"Dalam menjalankan tugas harus ada sinergi. Harus ada konektivitas antarkabupaten dan mendukung kinerja gubernur. Selain itu kepala daerah juga wujudkan janji politik, harus masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek dan panjang," ujar Tjahjo. 

Dalam kesempatan kali ini Mendagri menegaskan, bukan salah Tengku Erry mengapa pelantikan enam kepala daerah dari Sumut ini, sekian lama tertunda. 

"Ini dilantik di Kemendagri, tanggung jawab saya. Bukan salah Gubernur Sumut kalau (selama ini,red) tertunda. Kemarin juga saya melantik salah satu kepala daerah dari Sulawesi, karena gubernurnya tak mau melantik. Saya lantik di sini," ujar Tjahjo.

Saat ditanya mengapa pelantikan dilakukan di Jakarta, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, untuk menunjukkan penundaan selama ini atas perintahnya. 

"Kemarin kami menunda karena berbagai pertimbangan yang tidak perlu saya sampaikan, yang penting sekarang dilantik," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)