Menkopolhukam Ingatkan DPR Tak Usah Salahkan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan DPR untuk tidak menyalahkan pemerintah atas surat dari Sekretariat Kabinet yang melarang para menteri di Kabinet Kerja memenuhi undangan rapat di parlemen. Menurutnya, sikap pemerintah itu karena DPR belum masih berseteru antardua kubu.

"Jangan situasi konflik dikembalikan ke pemerintah, seolah pemerintah yang salah. Konflik kan ada di mereka (DPR, red). Kita hanya mengingatkan menteri-menteri," ujar Tedjo di kantornya, Jakarta, Rabu, (26/11).

Menurutnya, jika DPR sudah benar-benar berdamai dan pembentukan komisi maupun alat kelengkapan dewan sudah berjalan baik maka dengan sendirinya pemerintah akan mencabut surat edaran dari setkab. Jika tidak, surat edaran itu akan tetap berlaku hingga situasi parlemen lebih kondusif.

"Daripada nanti menterinya ke sini salah, ke sana salah karena komisi belum maksimal. Makanya ada surat edaran itu untuk pegangan," sambungnya.

Selain itu, Tedjo juga meminta pimpinan DPR memberikan surat resmi pada pemerintah jika para wakil rakyat sudah tidak terbelah. Yang terpenting, kata dia, DPR bisa berdamai.

"Kalau sudah ada pernyataan resmi dari Ketua DPR, komisi sudah dibentuk, pasti surat edaran akan dicabut. Nanti kalau sudah clear ndak ada yang keberatan kok diundang ke sana. Tidak ada yang keberatan," tandas Tedjo. (flo/jpnn)