Mensos: Jangan Coba-coba Memotong Bantuan untuk Rakyat Miskin!

jpnn.com - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan di daerah agar tidak coba-coba memotong dana bantuan PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) yang disalurkan kepada rakyat miskin. Menurut Khofifah, siapapun yang melakukan pemotongan dana bantuan tersebut, harus siap mempertanggungjawabkan di depan hukum.

“Saya minta dana bantuan PSKS harus utuh diterima oleh si penerima. Jangan ada sepeserpun potongan dengan dalih apapun,” tegasnya, di acara Haul ke 18 Almarhum Kyai Sirod, pendiri Pondok Pesantren Al Qur’an Cijantung yang berlokasi di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Minggu (26/4).

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk ikut serta melakukan pengawasan agar dana yang mereka terima tidak terjadi pemotongan. Jika ada potongan, tegas dia, masyarakat harus berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. “Saya minta jangan ada yang coba-coba memotong bantuan untuk rakyat miskin,” kata Khofifah dengan nada tegas.

Menurutnya, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun menyunat bantuan tersebut. Tidak terkecuali aparatur desa yang berdalih pemerataan untuk warga yang tidak mendapat jatah bantuan.

“Apabila ada rakyat miskin yang tidak terdata mendapat bantuan PSKS, tinggal ajukan saja ke pemerintah pusat. Jangan sampai memotong bantuan dari penerima lain dengan dalih untuk pemerataan dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapat jatah. Saya minta dana PSKS harus utuh sampai ke si penerima,” tegasnya.

Jika masih ada warga miskin yang belum mendapat jatah, lanjut Mensos, aparat pemerintah di daerah bisa langsung melakukan koordinasi untuk melakukan penambahan kuota PSKS. “ Asal benar warga itu miskin yang didukung data otentik, kami pasti akan menambah kuota bantuan,” ungkapnya.

Dengan pengawasan yang ketat disemua lini, Khofifah berharap pemotongan dana PSKS oleh oknum aparat tidak terulang lagi. "Program-program yang disiapkan pemerintah mohon dikawal. Jangan sampai ada pungutan di desa, jangan ada antrean, tolong dikawal di kantor pos," tegasnya.

Mensos mengaku telah mengantongi sejumlah laporan tentang kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan inisiatif oknum aparat yang mengkoordinasi dana PSKS justru mencari solusi sendiri atas belum meratanya pembagian dana tersebut. (mas/jpnn)