Mensos: Penyandang Masalah Sosial Bukan Beban Negara

jpnn.com - TOLI - TOLI - Percepatan pembangunan di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan untuk menekan efeknya. Konsentrasi pembangunan yang lebih mengedepankan ekonomi dan teknologi tidak dibarengi dengan aspek sosialnya.

"Ada kesan efek yang muncul karena ketidaksiapan bertarung dalam perubahan. Ini menjadi persoalan karena Indonesia memilih perubahan secara revolusioner, sementara masyarakatnya berubah secara evolusioner," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kepada JPNN, Kamis (3/4).

Dikatakannya, suatu yang wajar bila saat ini terjadi "pemaksaan" untuk masuk pada kancah perubahan yang saat ini terjadi. Semua harus merenung perubahan kehidupan harus juga dirubah struktur masyarakat, struktur pelayanannya.

"Kita harus membuka mata bahwa ada sejumlah permasalahan sosial yang harus diatasi, bukan saja kemiskinan yang menjadi ukuran secara ekonomis, tetapi juga hak hidup, hak kesempatan bagi warga rentan, warga yang beresiko sosial tinggi seperti penyandang cacat, korban bencana, warga di daerah terpencil, tertinggal," ujarnya.

Mensos menegaskan, mereka bukan beban negara, tapi punya kontribusi nilai investasi bagi negara bila diberdayakan. "Di tengah ketidaknyamanan, ketidakamanan saat ini di Indonesia, ada titik-titik yang menjadi aset nasional sebagai penunjang devisa negara yang diolah oleh warga warga yang tinggal di daerah yang sumber daya alamnya baik," kata menteri asal PKS itu.

Menurut Salim, semua pihak harus mulai menempatkan pembangunan kesejahteraan sosial ke tengah arus tengah pembangunan nasional. Bukan karena alasan undang-undang semata, tetapi lebih pada keajegan perlakuan dan kesempatan tang dapat menopang stabilitas negara.

"Ada banyak pengusaha besar yang menyandang disabilitas. Ada banyak warga di pedalaman memiliki aset besar penopang pengusaha besar tapi kalah karena tidak ada akses," terangnya.

Pria kelahiran Surakarta itu juga menyampaikan, parameter pemberdayaan sosial bagi warga rentan dan beresiko sosial tinggi sebenarnya sudah ada dan mudah untuk diterapkan. Hanya tinggal kemauan dan integritas yang harus ditanamkan pada para pelaku di lapangan.  Sebut saja bedah rumah tidak layak huni yang jumlahnya 2,3 juta.