Menteri Yuddy Minta BPKP Lebih Galak Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersikap lebih tegas dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Menurutnya, sikap tegas BPKP itu diperlukan untuk mempersempit celah-celah penyimpangan yang kerap dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di setiap instansi pemerintah.

"Penyimpangan dalam penganggaran sudah mulai terjadi sejak perencanaan, walaupun penyimpangannya bersifat administratif," ujar Menteri Yuddy saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan Penyampaian LKJPP Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (31/5).

Yuddy menuturkan, salah satu kelemahan yang membuka celah terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam penganggaran adalah lemahnya sistem pengawasan. Menurutnya, peran BPKP sangat penting untuk mengawasi anggaran agar penyimpangan bisa dihindari.

Merujuk catatan BPKP, Yuddy mengatakan bahwa masih banyak celah untuk penyimpangan. Bahkan, potensi penyimpangan itu bisa disiasati sehingga seolah-olah bukan kesalahan.

“Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Bagaimana kalau tidak ada BPKP? Bagaimana kalau BPKP tidak profesional? BPKP harus lebih tegas lagi, intinya masih ada kelonggaran," tuturnya.‎(esy/jpnn)