Menteri Yuddy Punya Alasan Ekspos Rapor Menteri Lain, Cek di Sini

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi membela diri terkait ekspos rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga. 

Katanya, publik berhak tahu kinerja masing-masing instansi, mana yang sekadar bekerja dan mana benar-benar bekerja.

“Tidak mungkin akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik tanpa akuntabilitas yang baik, tanpa tata kelola yang baik, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1).

Menteri yang mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Tahun Baru itu mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai aparatur sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kinerja, pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik.

Yuddy mengklaim, dia berusaha menjabarkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan saat ini adalah era kompetisi. Setiap instansi pemerintah harus berlomba untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kompeten, maka setiap instansi harus mampu memiliki pengelolaan efektif, efisien, serta memiliki kredibilitas yang kuat.

‎"Jadi publik berhak mengetahui apakah setiap anggaran yang merupakan ‘titipan rakyat’ digunakan setiap instansi pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan program-program pembangunan. Itu sebabnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipublikasikan secara luas sejak beberapa tahun belakangan,” bebernya.
‎
Menurut Guru Besar FISIP Universitas Nasional ini, kurangnya informasi yang didapat membuat segelintir pihak menanggapi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bahan atau rekomendasi yang diberikan kepada Presiden untuk menilai kinerja menterinya, yang kemudian dikaitkan dengan adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II.‎

Padahal, isu yang digulirkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  yang dilaksanakan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Jadi sama sekali bukan untuk menilai kinerja para menteri,” tegasnya.‎ (esy/jpnn)