Menurut Megawati, Cara Ini Bisa Cegah Korupsi di Sektor Perpajakan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya semangat transparansi lewat program Single Identification (SIN) alias Nomor Identitas Tunggal Pajak di tengah pembahasan reformasi sistem perpajakan.

Megawati menyatakan program tersebut ampuh memberantas korupsi.

"Dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis, mencegah kredit macet," kata Megawati dalam Webinar bertema 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia', Jumat (28/5).

Untuk dipahami, sudah sejak 10 tahun terakhir, pemerintah selalu gagal memenuhi target penerimaan perpajakan yang disepakati di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara saat Megawati menjadi presiden, anggaran negara selalu surplus. Bahkan pada 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara.

Dia mengimbau, sudah saatnya semua pihak menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa dan negara, jangan selalu berpatok kepada aturan.

"Karena aturan-aturan yang ada seharusnya selalu mengalami perbaikan," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu.

Dia berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dia mengaku sebagai presiden, pernah membuktikan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, saat masih bergulat di dalam menata kembali perekonomian akibat krisis global pada saat itu.

"Saya juga berharap pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, atau berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, sebagai bagian dari falsafah Trisakti," tegas Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan.

Selain Megawati, pembicara lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, dan Ketua Program Studi Magister dan Doktor UPH Associate Prof.Henry Soelistyo Budi.

Hadir di acara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPK Agung Firman Sampurna, Menkominfo Johnny Plate, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. (tan/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: