Mestinya Risma Melapor ke Megawati, Bukan ke DPR

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menyayangkan langkah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang menemui Wakil Ketua DPRI RI PriyoBudi Santoso terkait kisruh pasca-pemilihan wakil wali kota di Kota Pahlawan itu. Budiman mengatakan, semestinya Risma yang saat Pilkada Surabaya diusung PDI Perjuangan membicarakan masalah itu terlebih dulu dengan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.

"Menurut saya, etisnya sebelum mengadu pada DPR, lebih baik yang pertama ke ketua umum partai dulu, yakni Ibu Megawati. Kami akan cek lagi apa Bu Risma sudah bertemu Bu Mega," kata Budiman usai sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/2).

Seperti diketahui, kisruh di Pemkot Surabaya dimulai ketika terpilihnya kader PDIP, Wisnu Sakti Buana sebagai wakil wali kota. Wisnu terpilih dalam pemilihan di DPRD untuk mengisi posisi Wakil Wali Kota Surabaya yang ditinggalkan Bambang DH.
Kini, Wisnu pun sudah dilantik menjadi wakil Risma di Pemkot Surabaya. Hanya saja Risma masih mempersoalkannya karena mengganggap proses pemilihan yang cacat karena panitia pemilihan di DPRD tidak menandatangani hasil pemilihan yang mengantarkan Wisnu sebagai pengganti Bambang DH. Sebelumnya, Risma-Bambang DH diusung PDIP pada Pilwako Surabaya.
Karenanya Budiman mengatakan, kalau ada permasalahan dengan sesama kader, Risma seharusnya melapor ke internal partai. "Pertama, kalau dia bermasalah dengan DPC PDIP Surabaya bisa melaporkan ke DPD PDIP Jawa Timur, kalau belum selesai bisa dilaporkan pada sekjen atau ketua umum," ujarnya.

Budiman pun menyarankan Risma agar kisruh di tubuh Pemkot Surabaya dilaporkan ke Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri. "Bu Risma bisa ke Komisi II kan membidangi pemerintahan dalam negeri, partner kami juga mendagri, nanti kami bisa menerima jika mau mengadukan," ujar Budiman yang juga menjadi anggota Komisi II DPR.

Meskipun Risma keberatan dengan penunjukan Wisnu, Budiman memastikan hal iyu bukan berarti ada keretakan dalam tubuh PDIP di Jawa Timur. "Bukan retak, kalau perbedaan pendapat biasa-biasa saja, partai besar pendapatnya seragam aneh juga," tandasnya.(gil/jpnn)