Molornya Penetapan DPT Dikhawatirkan Jadi Penyebab Kerawanan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai, molornya proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan menyumbang kerawanan cukup tinggi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

 “KPU sudah menetapkan DPT sekitar 96.869.739 pemilih. Tapi masih menunggu beberapa daerah yang belum merampungkannya. Padahal DPT ini sangat penting sebagai instrumen elementer dari penyelenggaraan pemilu. Karena itu seharusnya dapat dilakukan tepat waktu,” ujar anggota caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, Senin (19/10).

Girindra berharap perbaikan DPT yang dilakukan KPU, jangan mengulang pada kasus pemilihan legislatif 2014 lalu. Di mana perbaikan malah menyebabkan pengurangan jumlah pemilih. Sementara di saat bersamaan, surat suara sudah tercetak bahkan telah terdistribusi ke berbagai daerah, karena saat dicetak masih memakai data DPT lama.

“Berbagai kalangan menduga hal ini sebagai penyebab jual beli surat suara, penggelembungan suara, kasus coblos massal dan lain-lain. Semrawutnya DPT pada Pileg 2014, bisa dilihat dari molornya rekap tingkat nasional oleh KPU RI pada saat itu dengan beragam masalah,” ujarnya.

Selain itu, relawan KIPP katanya, ketika itu juga kerap menemukan permainan data pemilih dengan menimbun surat undangan (C6) di tingkat kelurahan. Adapun pada saat Pileg, sering dijumpai kasus pemilih fiktif, pemilih ganda dan lain-lain.

“Belum lagi bagi pemilih yang belum terdaftar masih bisa memilih dengan KTP atau identitas lainnya, namun harus menunggu 1 jam sebelum ditutupnya pemungutan suara. Kemudian banyak ditemui hilangnya hak pilih akibat ketidakpahaman tehnis petugas KPPS, maupun ketidaktahuan pemilih karena kurang sosialisasi,” ujarnya.

Jika kasus-kasus ini terjadi lagi, maka kata Girindra, tidak tertutup kemungkinan konflik akan mengemuka di wilayah yang bermasalah dengan DPT.(gir/jpnn)