Moratorium UN, DPR Anggap Mendikbud Belum Bisa Meyakinkan Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Lathifah Shohib tak heran bila rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan moratorium Ujian Nasional (UN) belum disetujui dalam rapat kabinet di Istana, Rabu (7/12). 

Menurut Lathifah, di Komisi X DPR sendiri hampir semua fraksi setuju dengan moratorium UN, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan UU Sisdiknas. Terutama tentang penilaian bukan ditentukan dengan ujian negara saja, tapi dilakukan oleh guru yang setiap hari mengajar.

"Kalau pemerintah (Istana) meminta untuk mengkaji secara mendalam, memang benar. Kan tidak bisa tiba-tiba. Jadi Mendikbud harus bisa memberikan alasannya apa. Kenapa punya gagasan moratorium UN. Jadi kita tunggu saja," kata Lathifah di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (8/12).

Mungkin, lanjut politikus PKB ini, Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum setuju bila moratorium dilakukan tahun ini, tapi untuk tahun depan. Apalagi rencana ini disampaikan Mendikbud sangat mendadak. Sementara persiapan UN di lapangan hampir semuanya 100 persen.

Di sisi lain, penolakan rencana ini di rapat kabinet Istana menurut Lathifah, bisa jadi karena Menteri Muhadjir belum mampu menyampaikan alasan moratorium UN secara meyakinkan.

"Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan Presiden dan Wapres. Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," pungkasnya. (fat/jpnn)