Muhaimin: Pemerintah Terbebani Target Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga menyindir pemerintah dalam mematok penerimaan utama negara, yakni sektor pajak. Bahkan, persoalan ini dinilainya sebagai masalah paling krusial.

"Persoalan krusial saat ini bagi pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang merupakan kontribusi utama kas negara. Pada APBNP 2015 pemerintah mematok target pajak terlampau tinggi sehingga pemerintah terbebani oleh target pajak itu sendiri," kata Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan catatan akhir tahun partainya untuk kebijakan ekonomi 2015 di kantor DPP PKB, Senin (28/12).

Melihat kondisi ekonomi yang kurang ramah, kata Cak Imin -sapaan Muhaimin-, pemerintah pesimistis target pajak dapat diraih 100 persen yakni sebesar Rp1.294,2 triliun. Pada akhirnya pemerintah merevisi dengan terget pesimis sebesar 85 persen dari total target awal.

Namun demikian, jika melihat waktu yang semakin sempit, target pesimis itupun juga tidak mungkin diraih, sehingga penerimaan pajak sampai akhir 2015 paling maksimal 80 persen dari target atau sebesar Rp 1.035,5 triliun.

"Tidak hanya di pos penerimaan pajak, permasalahan pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga belum sepenuhnya selesai. Sebagai contoh PNBP sektor kelautan pada 2015 ditarget Rp1,3 triliun namun realisasi sampai saat ini baru Rp40 miliar. Jauh dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp300 miliar," tegasnya.

Catatan lain yang disorot PKB adalah berkaitan dengan kebijakan moneter. Muhaimin menyayangkan Bank Indonesia masih menerapkan rezim tingkat suku bunga tinggi. Ketika inflasi cenderung rendah, dan pertumbuhan ekonomi merosot seharusnya BI dapat menurunkan tingkat suku bunga untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

"Alasan Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga tinggi untuk menahan pelemahan rupiah dinilai keliru mengingat sampai saat ini nilai tukar rupiah masih cenderung tinggi dan hanya semakin menguras devisa," pungkasnya.(fat/jpnn)