Muhammadiyah Dirikan Parpol? Ini Respons Senior

jpnn.com - MAKASSAR - Munculnya opsi Muhammadiyah mendirikan partai politik memicu respons di internal ormas tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Abdul Mu'thi menuturkan, Muhammadiyah harus tetap netral dari politik dan tetap pada posisinya sebagai masyarakat madani. "Netralitas ini berdiri di atas pluralitas pilihan politik kader-kadernya," jelasnya.
 
Menurut dia, selama ini kader-kader Muhammadiyah sudah menyebar di berbagai partai. Yang harus dilakukan Muhammadiyah adalah mendistribusikan kader yang akan aktif di dunia politik. "Jika Muhammadiyah tidak netral, pasti ada kader yang kecewa karena merasa tidak terakomodasi," ungkapnya.
 
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berpandangan lain. Menurut dia, untuk menjalankan fungsi nahi mungkar, diperlukan keterlibatan dalam dunia politik. "Tetapi, bukan Muhammadiyah-nya, melainkan kader-kadernya," ucapnya.
 
Salah satu pertimbangannya, Muhammadiyah tidak bisa melakukan apa-apa ketika terjadi kemungkaran. Misalnya, mafia dan pencurian ikan. Untuk bisa ikut mengatasi, Muhammadiyah harus masuk dalam bagian negara.
 
Hanya, kader yang masuk dunia politik harus seorang negarawan yang tidak tenggelam ketika memegang jabatan. Jika tidak, mereka tidak akan berbeda dengan yang lain.

"Selain itu, kader tersebut harus mapan secara ekonomi. Dengan demikian, mereka tidak menjadikan politik itu sebagai mata pencaharian. "Kalau itu, rusak negara ini," tegasnya. (eko/c5/kim)