"Kita harapkan revisi UU 32 bisa dipercepat. Demikian juga UU Adminper, karena UU ini bisa membatalkan putusan yang dikeluarkan kepala daerah," tandasnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA - Menanggapi banyaknya sorotan tentang pelaksanaan seleksi CPNS di daerah yang diwarnai kecurangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara