Nasib Legislator Lokal Ditentukan Pemda

JAKARTA-Jika kenaikan gaji anggota DPR RI digodok oleh pemerintah (Kemenkeu dan Kementerian PAN&RB), nasib legislator daerah ditentukan pemda. Jika keuangan pemda kuat, anggota DPRDnya bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan lebih. Sebaliknya, bila anggaran daerah pas-pasan, gaji legislatornya pun minim.

"Untuk gaji DPRD yang ngatur pemdanya sendiri. Kementerian PAN&RB tidak mengurusinya. Memang sejumlah gubernur ada yang datang ke sini minta pendapat soal berapa angka ideal gaji legislator daerah," tutur Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang ditemui di kantornya, Jumat (11/3).

Kendala yang dirasakan daerah, lanjutnya, banyak legislator yang menuntut gajinya tinggi. Di samping adanya dana pensiun.  Akibatnya, anggaran daerah tersita ke gaji anggota DPRD. Karena mau tidak mau kepala daerah terpaksa mengabulkan keinginan dewan bila ingin  APBD disahkan DPRD."Harusnya, dalam sistem penggajian maupun pemberian tunjangan anggota DPRD, eksekutif dan legislatif berpatokan pada keuangan daerah," ujarnya.

Dia melihat, masalah ini hampir merata terjadi di seluruh daerah. Pemda tak hanya dibebankan dengan gaji pegawai, tapi juga anggota DPRD. Ironisnya, legislator daerah dengan powernya bisa mengatur kebijakan pemda dan mendapatkan gaji yang cukup tinggi."Antara eksekutif dan legislatif daerah harus menyamakan visi misinya dulu. Sah-sah saja bila ingin gajinya naik, tapi ya disesuaikan dengan kemampuan membayar daerah dulu," sarannya. (Esy/jpnn)