Obor Rakyat belum Tuntas, Unsur Polri tak Masuk Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan bahwa tiga bakal calon menteri dari unsur kepolisian untuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal tergusur.

Akibatnya, kata Neta, tidak akan ada unsur kepolisian dalam pemerintahan mendatang, meskipun "perkawinan" duet Jokowi-JK hasil prakarsa jenderal-jenderal kepolisian. 

Penelusuran IPW mengungkapkan, semula ada tiga jenderal polisi yang akan diplot dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan.

Ketiganya adalah posisi Menkopolhukam, Mensesneg, dan Menpora. Pemberian posisi ini karena sejumlah jenderal polisi sejak awal berperan penting dalam "mengawinkan" duet Jokowi-JK. 

Namun dalam perkembangannya, rencana menempatkan jenderal-jenderal polisi itu bakal tergusur. Sebab, elite Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan Jokowi sebagai capres terpilih maupun kepada orang-orang dekatnya, terutama di jajaran elit PDIP. 

"Kekecewaan orang-orang dekat Jokowi kian memuncak tatkala elite Polri tak mampu menuntaskan kasus Obor Rakyat," papar Neta, Minggu (21/9).

Ketidakmampuan membangun hubungan yang hangat ini diperkirakan akan membuat terjadinya perubahan atau mutasi besar di jajaran elite Polri pascadilantiknya Jokowi sebagai presiden. Sebenarnya, keberadaan jenderal polisi dalam kabinet bukanlah hal baru. Bahkan jenderal
polisi aktif, Awalludin Djamin pernah menjadi menteri dalam pemerintahan Presiden Soeharto. 

Usai menjadi menteri Awalludin Djamin malah diangkat menjadi Kapolri. Dalam pemerintahan SBY juga ada unsur perwira Polri. "Sebab itu sangat disayangkan, jika dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK keberadaan jenderal polisi bakal tergusur, apalagi alasannya akibat elite Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan jajaran presiden terpilih," kata Neta. (boy/jpnn)