OJK Rampungkan Merger Reasuransi

jpnn.com - JAKARTA - Proses pra merger atau penggabungan usaha reasuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengatakan, prosesnya sudah sampai dalam tahap finalisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

"Proses hukumnya kan jalan terus ya. Legalnya harus merubah anggaran dasar, Desember kami siapkan program-programnya apa saja. Selain itu juga kami pikirkan tentang SDM-nya dari mana. Apa dari Reindo atau yang lainnya. Karena sekarang kan ASEI bukan perusahaan reasuransi," ungkapnya di Jakarta Convention Center, Selasa (19/11).

Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan reasuransi milik negara, dengan menggabungkan tiga anak usaha perusahaan reasuransi milik negara. Yakni, Reindo, anak usaha PT Reasuransi Internasional Indonesia; Tugu-Re, anak usaha PT Pertamina dan PT Tugu Reasuransi Indonesia; serta Nasional RE, anak usaha PT Reasuransi Umum Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut akan digabungkan dan bakal berada di bawah PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI).

"Dalam proses ini kami sudah siapkan timnya. Kami harap Desember sudah ada hasilnya, dan ASEI kami canangkan sebagai sebuah perusahaan reasuransi. Kalau proses mergernya menyusul, mana yang akan kami mergerkan dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang ada ke ASEI," jelasnya.

Firdaus menyebutkan, dengan digabungkannya perusahaan reasuransi nasional tersebut, pihaknya berharap akan mengurangi jurang defisit neraca jasa. Dia menghitung setidaknya defisit yang disebabkan oleh premi reasuransi mencapai Rp 14 triliun pada 2013 ini. "Jasa asuransi masih banyak menggunakan asing. Jadi uang premi keluar," ungkapnya.

Ia pun menargetkan dengan adanya reasuransi besar yang berbasis di dalam negeri, maka defisit tersebut bisa dikurangi. "Mungkin tahap awal pada 2014 bisa turun 20 persen. Dan nanti kita kembangkan nanti bertahap," jelasnya.

Menurut Firdaus, menghilangkan defisit secara drastis dalam waktu dekat belum memungkinkan. Sebab Indonesia masih memerlukan dukungan reasuransi besar, khususnya untuk kegiatan sektor minyak dan gas. "Saat ini yang terbesar adalah properti. Namun sedikit-sedikit kita tarik ke dalam lagi reasuransinya. Termasuk reasuransi untuk kendaraan bermotor, kesehatan, personal accident, dan asuransi jiwa bisa dihabiskan di dalam negeri," ujarnya. (gal/sof)