Ombudsman Sebut Kartu Sakti Tumpang Tindih dengan Pemda

jpnn.com - JAKARTA - Ombudsman mengkritisi‎ "Kartu Sakti" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Indonesia yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ombudsman berpendapat kebijakan kartu-kartu itu tumpang tindih dengan kebijakan di daerah.

"Saya kira Pak Jokowi sadar betul itu bahwa kebijakan itu sangat overlaping dengan kebijakan pemerintah daerah," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana ‎usai diskusi‎ "Revolusi Mental Layanan Publik" di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11).

‎Karena itu, Ombudsman mengimbau agar Jokowi menertibkan dulu di daerah, baru menerbitkan kebijakan nasional. Sayangnya, ujar Danang, kebijakan nasionalnya sudah muncul. 

"Di daerah ‎belum dirapihkan maka sekarang ada banyak pertentangan dari pemerintah daerah. Kita dengar sendiri DKI misalnya Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama. Mereka mempertanyakan bagaimana, apakah kami harus menutup pelayanan insurance di pemerintah daerah?" ucapnya.

Danang mengungkapkan pemerintah harus memperbaiki kebijakan mengenai kartu sakti tersebut. "‎Meskipun visinya baik tapi harus benar-benar diperbaiki dulu," tandasnya. (gil/jpnn)