Oposisi Pemerintah Jadi Penyeimbang

jpnn.com - JAKARTA - Suasana politik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus memanas akibat terbelah menjadi dua kubu. Namun, kondisi tersebut justru dinilai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai penyeimbang pemerintahan.

Jimly menuturkan, adanya dua kubu, yakni pendukung Jokowi-Jusuf Kalla dan pendukung Prabowo- Hatta itu justru menguntungkan.

Pasalnya, jika lebih banyak partai oposisinya, maka pengawasan terhadap pemerintah tentu akan lebih ketat. "Banyak yang melihat apa kebijakan pemeritah," ujarnya.
    
Jika terdapat pengawasan yang ketat, maka yang paling diuntungkan adalah rakyat. Sebab, setiap kebijakan selalu dievaluasi dan direspon dengan baik. "Rakyat mendapat keuntungan dengan kebijakan bisa lebih memihak rakyat," jelasnya.
    
Namun, juga perlu untuk memberikan batasan agar pergulatan partai pendukung pemerintah dan oposisi itu sehat. Batasan itu adalah kepentingan rakyat. Jika suatu kebijakan itu untuk kepentingan rakyat, harusnya tentu didukung. "Batasnya itulah, rakyat yang harus diutamakan, bukan kepentingan golongan lain," terangnya.
    
Menurut dia, baru kali ini terjadi adanya pertarungan seru dalam Pilpres antara dua kubu. Hal tersebut diprediksi bakal menjadi kali pertama dan terakhir di Indonesia. Pasalnya, pada 2019 akan ada pemilu serentak dan jumlah partai yang mengajukan calon presiden dan wakil bisa lebih banyak.

"Kalau di Amerika sudah ratusan tahun setiap pemilu hanya dua pasangan calon. Kalau Indonesia baru kali ini," jelasnya.
    
Sementara itu kabar bergabungnya sejumlah partai ke kubu Jokowi-JK semakin kencang, di antaranya Partai Demokrat dan PAN. Menanggapi hal tersebut, Deputi Tim Transisi Hasto Kritiyanto menjelaskan jika penambahan pendukung itu tentu baik untuk menguatkan parlemen.

Tapi, sesuai pengalaman ternyata banyaknya pendukung di parlemen belum tentu efektif. "Ini sesuai pengalaman sebelumnya," jelasnya.
    
Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada kejelasan soal adanya sejumlah partai yang akan bergabung dengan Jokowi-JK. "Saya belum mengetahui kepastiannya seperti apa," jelas Wakil Sekjend PDIP tersebut.
    
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menuturkan jika belum ada upaya untuk memperebutkan kursi ketua DPR agar memperkuat parlemen. Saat ini pihaknya masih fokus ke sidang mahkamah konstitusi (MK). (idr)