Pak Jokowi, Berani Ganti Menteri Rini Gak?

jpnn.com - JAKARTA – Ambisi Presiden Joko Widodo menginginkan perusahaan pelat merah menjadi lokomotif perekonomian negara rasanya sulit terwujud jika Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih dipegang oleh Menteri Rini Soemarno.

Sebab, kata Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, fakta di lapangan menyatakan Menteri BUMN lebih memperlihatkan sosok menteri yang project oriented, ketimbang jadi CEO ala Jack Welch. Karenanya, dia menyebut, jika reshuffle tahap dua terjadi, Menteri BUMN layak masuk dalam lokomotif itu. 

"Kebijakan Menteri BUMN dalam beberapa waktu terakhir ini sesungguhnya bertentangan dengan semangat konstitusi," kata Dani, Kamis (22/10).  

Dani mengatakan,  pengelolaan BUMN di masa Rini menjabat selama setahun lebih dipengaruhi oleh politik kekuasaan, maupun bagi-bagi kue proyek para pejabat dan politisi. Belum lagi aroma menjadi agen dari kapitalis asing di dalam negeri terasa kuat. Menurutnya, kebijakan pun semata project oriented.  

"Implementasi Nawacita dalam kebijakan sektor BUMN masih belum jelas. Pengelolaan BUMN butuh sosok yang paham dan menghayati konstitusi, khususnya pasal 33," ujar Dani. 

Karenanya, dia menyarankan, Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif, harus mencari sosok yang tepat. Sebab, dia menilai  sosok yang sekarang jadi Menteri BUMN  tak seusai harapan bahkan sama sekali  tak memperlihatkan komitmennya mewujudkan Nawacita.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menambahkan peran Menteri BUMN sangat strategis mewujudkan Nawacita sehingga harus ada langkah tegas dari Presiden mengganti menteri  yang berusaha membelokkan arah Nawacita ke hal lain.  

Sekadar diketahui, nama Rini kembali menghangat di media massa seiring bergulirnya Pansus Angket Pelindo II dimana sejumlah pihak mendesak untuk memanggil Menteri BUMN agar kasus terbuka secara tuntas. (boy/jpnn)