Pak Jokowi...Rekomendasi Pansus Harus Didengar, Copot Menteri Rini

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Melihat hal itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menegaskan Jokowi harus mendengar rekomendasi itu.

"Rekomendasi Pansus harus didengar," tegasnya Jumat (18/12). Bahkan, ia menambahkan rekomendasi itu  akan lebih kuat, jika Pansus Pelindo II mengeluarkan pernyataan bahwa DPR sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Rini Soemarno.

"Jika Presiden Jokowi tidak mengganti Rini Soemarno, maka DPR tidak akan mengundang yang bersangkutan ke DPR lagi," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi dalam kasus yang melibatkan Mantan Ketua DPR Setya Novanto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mendengarkan suara publik sebelum mengambil keputusan. Banyak kalangan sekarang balik meminta ke Jokowi untuk mendengarkan juga suara publik yang direpresentasikan dalam Paripurna DPR (Kamis, 17/12) yang menyetujui rekomendasi dari Pansus Pelindo II yakni memecat Rini Soemarno.

Sya'roni menyarankan DPRharus secara intensif menyampaikan ke publik tentang hal yang berkaitan dengan kinerja Menteri BUMN sehingga yang bersangkutan layak dipecat.

Jika seluruh anggota DPR terus menggaungkan semangat yang sama, bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama akan tercipta daya dorong yang sangat besar.

"Senayan juga harus menjalin komunikasi dengan kelompok anti neolib agar terjalin sinergisitas," katanya. Sebab, ia melanjutkan,  jika dilihat dalam beberapa kasus, Rini Soemarno ternyata memiliki daya dukung yang sangat kuat. "Buktinya, sudah beberapa kali elit PDIP mencoba ingin menggoyangnya, namun gagal terus," tuturnya.

Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, menyarankan Pansus Pelindo mengungkap kerugian-kerugian negara dalam kasus Pelindo II. Setelah itu melaporkan secara resmi Rini  ke kepolisian, kejaksaan atau KPK untuk diproses secara hukum. "Jadi tidak cukup jika hanya meminta Presiden mencopot Menteri BUMN," ujar Ferdinand.  (boy/jpnn)