Pakar Dorong Pencegahan Menyeluruh Untuk Atasi Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai masih mengutamakan pendekatan represif dan penunjukan pihak bersalah daripada menyelesaikan akar masalah sosial-ekonomi di lapangan.

Untuk memutus siklus bencana ekologis ini, para pemangku kepentingan mendorong penguatan pencegahan struktural, kepastian tata kelola lahan, serta kolaborasi lintas sektor.

Isu ini mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla” yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso yang menjadi salah satu pembicara menegaskan bahwa karhutla merupakan dampak dari persoalan mendasar di tingkat tapak.

"Karhutla ini adalah akibat, bukan penyebab utama. Akar masalah sesungguhnya ada pada aspek sosial-ekonomi, seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan yang dianggap paling murah, cepat, serta tradisi pembersihan hama," terang Soewarso.

Dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan akan ancaman bahaya karhutla di areal anggota APHI, Soewarso telah mengeluarkan surat edaran ditujukan kepada para anggota dan telah mengundang para pakar kebakaran melakukan sosialisasi dan diskusi pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Pakar Kehutanan Petrus Gunarso, memperkuat argumen tersebut melalui analisis data spasial berbasis Sipongi, tutupan sawit, dan peta kawasan hutan.

Dari presentasinya, dijelaskan Petrus, bahwa 84 persen titik panas (hotspot) berada di luar area perkebunan sawit yang terkelola (lahan non-managed / open access), seperti hutan konversi (15 persen), hutan lindung (10 persen), dan area terbuka lainnya. Selanjutnya, 16 persen titik panas terdeteksi di area perkebunan terkelola secara formal.