Panglima TNI Larang Keras Fasilitas Militer untuk Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Pesta demokrasi tinggal menghitung hari. Panglima TNI Jendral Moeldoko kembali mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk bersikap netral dan profesional dalam pelaksanaan pemilu.

"Saya tidak mau prajurit TNI jadi 'kambing hitam' akibat adanya gangguan dalam Pemilu nanti. Saya berharap tidak ada gangguan itu. Karena itu, jaga betul profesionalitas dan netralitas TNI selama proses Pemilu berlangsung," tegas Moeldoko saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2014, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (8/1).

Lebih lanjut, sebagai pimpinan TNI, Moeldoko memberikan ultimatum kepada para komandan satuan untuk tidak memberikan fasilitas militer demi kepentingan kampanye partai politik peserta pemilu.

"Jangan ada lagi para komandan satuan memberikan fasilitas militer untuk partai politik. No way! Itu larangan keras," tegasnya.

TNI siap membantu penyelenggaraan Pemilu jika tidak ada risiko politik. Dicontohkannya, apabila terdapat risiko keterlambatan pengiriman logistik Pemilu yang berasal dari KPU, maka TNI akan berpikir ulang untuk melaksanakan arahan dari KPU.

"Misalnya, KPU meminta kita mengirim logistik ke pedalaman. Tapi kita hitung waktunya tidak cukup. Nanti kalau kita sanggupi, kita yang disalahkan. Makanya, jadwalnya harus jelas," pinta Moeldoko. (fas/jpnn)