Pansel Harus Pastikan tak Ada Capim KPK Nanti Tersandera Masa Lalu

jpnn.com - JAKARTA - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk bisa menyisir nama-nama yang tidak terjerat oleh masalah hukum atau kepentingan tertentu.

Harapan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR, Didik Mukriyanto. Dia mengingatkan, selain memiliki integtitas, kapasitas serta kapabilitas, rekam jejak Capim KPK mesti menjadi pertimbangan khusus, mengingat persoalan hukum yang ditangani KPK adalah persoalan hukum yang extraordinary.

"Rekam jejak yang sangat prima dan tidak tercela menjadi pertimbangan khusus agar Capim KPK ke depan tidak tersandera oleh kemungkinan persoalan-persoalan masa lalu mereka," ujar Didik, Minggu (30/8).

Saat ini, Pansel Capim KPK memasuki tahap akhir untuk memutuskan delapan nama calon pimpinan KPK yang akan diajukan kepada Presisen Joko Widodo (Jokowi), 31 Agustus besok. Namun masih ada calon yang memiliki catatan negatif

Seperti yang diungkapkan Koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang mengungkapak 10 catatan negatif diantaranya terdapat calon yang merupakan pejabat negara, namun tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ada juga calon yang melanggar administrasi dengan membayar seseorang untuk mengurus administrasi kependudukannya. Ada juga kandidat yang saat tes wawancara kemarin enggan untuk mengusut dugaan korupsi di instansi asalnya jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Bahkan terdapat juga calon yang terbukti menjadi timses calon presiden saat Pemilu lalu

Ada calon yang lupa harta kekayaannya berapa. Kemudian ada calon yang memiliki kinerja buruk dalam menjalankan profesinya, yakni dengan memaksa bawahan melakukan pelanggaran tender kontrak dengan pihak swasta.

"Belum lagi capim yang memiliki transaksi mencurigakan. Tiba-tiba transaksi keuangannya meningkat berpuluh kali lipat dari gajinya. Bahkan ada calon yang tidak mengerti kenapa KPK didirikan," ungkap Julius saat diskusi 'Selamatkan KPK, Pilih Capim KPK yang kredibel', di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).(dem/rmol/jpnn)