Parpol Harusnya Proaktif Urusi DPT

jpnn.com - JAKARTA - Partai politik peserta Pemilu 2014 mendatang diminta berperan aktif falam membantu persoalan persiapan Daftar Pemilh Tetap (DPT). Apalagi, saat ini ditemukan 10,4 juta pemilih yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini adalah salah satu masalah administratif yang mengakibatkan persiapan DPT semakin terhambat.

Menurut peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Melasz, sampai sekarang parpol sebagai pihak yang berkepentingan utama dalam Pemilu tidak memberikan info atau data tentang daftar pemilih. "Yang kita tahu data itu dari Bawaslu dan KPU sebanyak 10,4 juta. Padahal parpol mengklaim punya struktur sampai bawah, tapi tidak memberi kontribusi apapun," ujarnya di Jakarta, Minggu, (3/11).

Sedangkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan bahwa adanya kekurangan pada NIK merupakan hal janggal. Hal ini karena penetapan DPT di KPU Kabupaten/Kota sudah direkapitulasi di tingkat Provinsi. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan besar ketika rekapitulasi DPT secara nasional baru ditemukan tumpukan masalah terkait pemilih yang tak punya NIK.

"Menjadi aneh ketika KPU Kabupaten/Kota berhasil menetapkan DPT dan diterima para pihak dan dari proses itu dilanjutkan dengan rekapitulasi DPT di tingkat provinsi juga tidak ada masalah, justru pas di KPU bermasalah," ujarnya.

Menurut Titi, Pasal 38 ayat (1) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu secara tegas mengatur penetapan DPT merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota. DPT ditetapkan berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

"Persoalan-persoalan terkait data pemilih yang ada di daerah seharusnya bisa dilokalisir dan diselesaikan di Kabupaten/Kota juga provinsi, sehingga bila ditemukan data yang bermasalah itu harus diperjuangkan untuk diperbaiki sejak awal proses penetapan DPT di daerah," ujar Titi.

Titi menegaskan, NIK merupakan syarat yang diwajibkan Undang-undang 8/2012 bagi warga untuk bisa menjadi pemilih di Pemilu 2014. Maka dengan masih adanya ketidakberesan NIK, dia menilai sebaiknya penetapan DPT ditunda lagi.

Karenanya Titi juga Senada dengan August, ia juga meminta parpol dan pemerintah membantu penyelesaian kelengkapan NIK, sehingga tidak perlu terus menjadi perdebatan semata. (flo/jpnn)