PDIP Sebut Oknum Intervensi Pilkada Papua Tengah, Kapolda hingga Kapolres Harus Dicopot

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Pilkada Papua Tengah.

Sikap itu disampaikan DPP PDIP yang menganggap Polri telah mengintervensi persidangan pleno rekapitulasi tingkat distrik se-Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) serta Bawaslu Kabupaten Paniai.

PDIP menyebutkan anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.

"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah, sehingga kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan juga Kabagops Polres Paniai AKP. Hendry Joedo Manurung," kata Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/12).

Ronny juga menyampaikan bahwa kepolisian setempat telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai. Ronny mengatakan informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.

"Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media," jelas Ronny.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus mengatakan rekaman video yang didapat oleh Partai menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.

"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah, di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," kata Deddy.