Pejabat Mati, Tinggalkan Rekening Liar

Kamis, 15 Januari 2009 – 12:06 WIB

USUT REKENING LIAR: Puluhan pemuda melakukan aksi protes di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan Jakarta, Rabu (14 Januari 2009). Mereka meminta KPK segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas rekening liar yang beredar di pejabat. Foto : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

JAKARTA - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya peningkatan jumlah rekening liar. Pada 2004 terdapat 957 rekening liar dengan nilai sebesar Rp20,5 triliun. Jumlah itu meningkat drastis pada 2007 yakni mencapai 2.240 rekening liar dengan nilai sebesar Rp1,3 triliun. Hal itu disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat membuka acara penganugerahan kepada sejumlah instansi pemerintah, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-62 BPK di gedung BPK, Jl.Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/1).

Anwar menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK menggambarkan bahwa efektifitas, efisiensi dan kehematan ekonomi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah masih rendah. Salah satu penyebabnya karena pemerintah sangat lambat mengimplementasikan paket 3 UU Keuangan Negara tahun 2003-2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah, kata Anwar, juga sangat lambat menindaklanjuti rekomendasi dan saran pemeriksaan BPK. Padahal, perbaikan tata kelola keuangan negara berdasarkan paket 3 UU Keuangan Negara itu merupakan kunci pokok bagi pencegahan korupsi secara preventif dan peningkatan peringkat SUN di pasar uang.

Salah satu rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah adalah dalam hal penertiban rekening liar dan penggunaan Treasury Single Account sesuai tuntutan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."Karena tidak ada konsolidasi keuangan negara yang tersebar dalam ribuan rekening, termasuk dalam rekening pribadi pejabat negara yang sudah lama meninggal dunia, pemerintah tidak mengetahui posisi keuangannya setiap saat," urai Anwar. (sam)