Pembahasan RUUK Yogyakarta Terancam Buntu

Selasa, 14 Juni 2011 – 00:50 WIB

Menurut politisi Golkar itu, perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah dalam hal tata cara pengisian Gubernur itu terlalu jauh. Sebab, mayoritas fraksi di DPR tetap mengingnkan penetapan, sementara Pemerintah tetap menawarkan pemilihan. "Yang satu ke utara, yang satu ke selatan,” tandasnya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo. Politisi PDI Perjuangan ini mengakui persoalan yang belum disepakati memang antara pemilihan dan penetapan. Ada pun isu lain seperti pertanahan, budaya dan tata ruang telah disekapati bersama oleh DPR dan pemerintah.

Ganjar pun pesimis RUUK bakal segera tuntas. Terlebih lagi, katanya, beberapa hal yang sudah disepakati ternyata dibahas ulang.

"Apa artinya keputusan itu? Artinya, kerja lima tahun lalu itu tidak artinya,” kata politisi PDIP itu saat ditemui usai raker.

JAKARTA - Bayangan deadlock (kebuntuan) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta makin mengemuka. Tata cara pengisian

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next