Pemda jadi Sapi Perah Capres

Kepala Daerah Punya Kasus Hukum Ditekan

Kamis, 18 Juni 2009 – 14:31 WIB

JAKARTA – Selama ini, yang disinyalir menjadi ladang pengumpulan dana kampanye pilpres hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tampaknya, dana gelap dari BUMN masih dianggap belum cukup. Anggota Komite Kebijakan Publik Kementrian BUMN, Ismed Hasan Putro menyebutkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sasaran.

Proyek-proyek yang dilakukan pemerintah daerah juga diindikasikan kuat menjadi ‘sapi perahan’ untuk pengumpulan dana kampanye pilpres. Menurut Ismed, orang suruhan partai yang punya pengaruh kuat akan mengintip pelaksanaan tender proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah (pemda), termasuk BUMD-nya.

Misalnya, kata Ismed, ketika ada proyek pembangunan jalan, maka diminta untuk diserahkan ke kontraktor atau rekanan tertentu yang merupakan orang binaan partai tersebut.

“Modus ini dibarengi dengan tekanan kepada gubernur, bupati, atau walikota agar mau menjadi tim sukses mereka. Kalau tidak mau, kasus hukumnya akan diungkap. Jadi, hukum hingga saat ini masih dijadikan alat politik,” ulas Ketua Masyarakat Profesional Madani itu dalam diskusi bertema ‘ Menelisik Dana Kampanye Pilpres’ di ruang wartawan DPR, Senayan, Kamis (18/9). (sam/JPNN)

JAKARTA – Selama ini, yang disinyalir menjadi ladang pengumpulan dana kampanye pilpres hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tampaknya,