Pemerintah Harus Respon Soal Papua Barat

Rabu, 05 November 2008 – 16:25 WIB

JAKARTA- Tuntutan disintegrasi yang diteriakkan sebagian masyarakat di Papua Barat harus direspon dengan cepat oleh pemerintah. "Pemerintah harus segera merespon dengan mengambil langkah-langkah yang tepat. Namun pemerintah tidak perlu reaktif dengan itu,” kata Agung saat dikonfirmasi wartawan di Gedung DPR/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Agung mendesak pemerintah untuk mencari tahu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga tuntutan disintegrasi itu terjadi di Papua Barat. Termasuk rencana masyarakat Papua Barat yang ingin memboikot Pemilu 2009. “Itu jelas berlebihan, tapi bagaimanapun pemerintah harus tahu apa alasannya sehingga ada keinginan disintegrasi dan rencana memboikot Pemilu. Makanya, pemerintah harus segera merespon,” harap Agung lagi.

Agung juga menyarankan agar Presiden SBY memanggil para kepala daerah yang daerahnya berpotensi melakukan upaya disintegrasi, seperti Bali, Sulut dan lainnya. “Bila perlu segera panggil para kepala daerahnya untuk dicari solusi yang terbaik,” saran Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.(eyd/JPNN)

JAKARTA- Tuntutan disintegrasi yang diteriakkan sebagian masyarakat di Papua Barat harus direspon dengan cepat oleh pemerintah. "Pemerintah