Pemerintah Harus Sistematis Mengelola Kemajemukan di Papua

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq menyatakan insiden pembakaran musala di Tolikara, Papua harus segera diusut dan dituntaskan. Ia berharap insiden yang telah menodai kerukunan beragama itu tak memicu konflik yang lebih besar.

Menurut Riza, hal yang sangat disesalkan adalah adanya indikasi keterlibatan Gereja Injili Di Indonesia (DIGI) dalam tindakan brutal itu. Indikasi itu terlihat dari keberadaan surat Badan Pekerja Wilayah Toli pada tanggal 11 Juli 2015 yang isinya berupa larangan bagi umat Islam merayakan Idul Fitri pada tanggal 17 Juli.

"Pertama, pihak kepolisian harus mengusut kebenaran surat yang dikeluarkan oleh DIGI. Surat ini dapat dianggap sebagai bentuk ancaman bahkan teror terhadap eksistensi kelompok-kelompok keagamaan lain di wilayah Tolikara. pihak kepolisian harus segera menangkap dan mengusut motif dan aktor dibalik aksi penyerangan," ujar Riza, Sabtu (18/7).

Bila peristiwa itu dibiarkan berlarut-larut, lanjutnya, dikhawatirkan bisa menimbulkan opini liar di masyarakat. Pembiaran terhadap kesewenang-wenangan kelompok non-negara yang melarang kebebasan beribadah merupakan ancaman serius.

Kedua, pemerintah harus menerapkan kebijakan sistematis dalam mengelola kemajemukan di Papua. Semakin derasnya arus migrasi ke Papua membuat masuknya paham-paham keagamaan yang mungkin tidak menjungjung tinggi semangat perbedaan. Isu Kristen vs Islam pun menjadi sangat rentan, terlebih jika disulut kesenjangan ekonomi.

"Pernyataan surat DIGI itu mengirimkan pesan yang sangat jelas, kelompok ini tidak mentolerir keberadaan kelompok agama lain bahkan gereja di luar denominasinya,” tandasnya.

Ketiga, organisasi keagamaan Kristen yang moderat hendaknya bersikap proaktif membuka komunikasi dengan kelompok-kelompok Islam. “Ini guna mencegah salah paham," tegasnya.(fat/jpnn)