Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemerintah Setengah Hati Terapkan Otonomi

Jumat, 22 Agustus 2008 – 18:58 WIB
Pemerintah Setengah Hati Terapkan Otonomi - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA—Pemerintah dinilai masih setengah hati menerapkan otonomi daerah. Di mana kebijakan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab daerah tetap dicampuri pemerintah pusat.

"Makna otonomi belum dirasakan daerah. Banyak kebijakan pemerintah daerah yang diinjak pemerintah pusat," ungkap Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang menanggapi pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (22/8).

Dicontohkannya, saat Pemprov Sulut menolak masuknya PT MSM yang akan melakukan penambangan, malah Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan izin konstruksi. "Di sini jelas terlihat hak otonomi daerah diinjak. Saya sebagai gubernur yang bertanggung jawab pada presiden, dikalahkan seorang Dirjen," tukasnya.

Karena itu dia mengimbau agar ada batasan jelas tentang kebijakan pusat dan daerah. Jangan sampai kejadian di Sulut terjadi pada daerah lain.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad meminta otonomi yang lebih luas kepada pemerintah pusat untuk bisa mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Dengan dilimpahkannya pengelolaan anggaran ke pemerintah daerah, pengawasan bisa dilakukan oleh gubernur dan para bupati. Apalagi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cukup besar.

"Memang transfer ke daerah cukup besar karena itu perlu diawasi dengan ketat pengelolaannya," cetusnya.

Selain itu, dia juga menyoroti beberapa permasalahan terkait otonomi daerah, misalnya adanya tumpang tindih peraturan yang ada. "Otonomi daerah masih belum jalan, masih ada beberapa masalah, misalnya ada tumpang tindih antara UU PMD dengan UU sektoral," ungkapnya.
Terkait dengan otonomi daerah, dia menekankan, agar tiap daerah harus bisa mengembangkan potensinya sehingga mempunyai ciri tertentu.
Mengenai permintaan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengurangi retribusi daerah, Fadel berpendapat retribusi lebih baik dihilangkan karena mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Dari seluruh propinsi di Indonesia, hanya Gorontalo yang retribusinya nol atau tidak ada pungutan retribusi." (esy)

JAKARTA—Pemerintah dinilai masih setengah hati menerapkan otonomi daerah. Di mana kebijakan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab daerah tetap

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close