Pemimpin Harus Berani Kelola SDA demi Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com - PALANGKARAYA - Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Namun, kekayaan bumi borneo belum termanifestasi dalam kesejahteraan penduduknya.

Hal itu terungkap dalam serial diskusi publik yang digelar Gita Indonesia bersama komunitas masyarakat sipil di Aula KNPI Kota Palangkaraya,  Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (11/12). Dalam keterangan persnya yang diterima JPNN.com, Gita Indonesia menyebutkan bahwa perlu pemimpin yang berani menata ulang pengelolaan sumber daya alam demi kesejahetaraan rakyat.

Diskusi ini menghadirkan dua pembicara, yakni Siti Maimunah, S.Hut., M.P, akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Tri K. Atmadja dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Dalam penjelasannya, Tri Atmadja megatakan perjuangan SDA di Kalteng adalah perjuangan Reforma Agraria. Monopoli tanah skala besar oleh korporasi menimbulkan konflik yangg hari ini semakin massif dan merampas sumber-sumber penghidupan rakyat Kalteng.

"Lebih dari 80 persen dari 15 juta hektar sudah dikuasai, artinya akses rakyat pada SDA sudah sangat terbatas. Sementara itu distribusi atas hasil SDA juga tidak untuk rakyat Kalteng, tapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia," ulas Tri.

Sementara itu, Koordinator Gita Indonesia, Reza Fahlevi menyatakan, advokasi terhadap pengelolaan sumber daya alam adalah kepentingan nasional yang utama. Kata dia, korupsi yang terjadi dalam hal pengelolaan, termasuk pengrusakan lingkungan, membuat rakyat makin menderita sehingga bisa dikatakan bahwa sumber daya alam yang melimpah gagal membuat rakyat tambah sejahtera.

"Gita Indonesia akan mengadvokasi masalah-masalah pada tingkat lokal yang sesungguhnya merupakan cerminan masalah pada tingkat nasional. Kita butuh pemimpin yang berani untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik", papar Levi sapaan akrab Reza Fahlevi.

Seperti diketahui, Gita Indonesia adalah komunitas aktivis pendukung capres Gita Wirjawan yang dideklarasikan di Yogyakarta awal Desember lalu. Misinya tak hanya mendukung Gita sebagai presiden RI 2014. Namun juga bertujuan untuk mewujudkan jejaring masyarakat sipil yang menginginkan perubahan dan kebangkitan Indonesia.(awa/jpnn)