Pemodal Ancam Demokrasi Indonesia

Rabu, 28 April 2010 – 18:45 WIB

Politik uang bukan semata dalam rumusan undang-undang sebagai suatu delik perbuatan pidana atau pelanggaran, tapi lebih pada pengertian uang yang paling dominan dan menentukan dalam proses politik yang belum tentu itu sebagai tidakan melanggar hukum, katanya.

Mantan anggota Pansus Pileg/Pilpres Pemilu 1999 itu menambahkan, kekuatan uang telah mendominasi seluruh proses perjalanan politik suatu partai, bahkan kekuatan uang telah mendominasi proses politik dalam hal rekrutmen hingga terpilihnya yang bersangkutan pada Pileg 2009, begitu pula pada Pilpres 2009. "Karenanya tidak mengherankan kalau pada akhirnya jumlah golput makin meningkat," kata Agun.

Selain itu, tambah anggota Komisi II DPR itu, akibat politik uang jumlah selebriti dan pengusaha juga semakin dominan, termasuk incumbent karena mereka semua memiliki modal materi, di samping popularitas tertentu. Sehingga parpol yang seyogyanya sebagai penyalur dan perjuangan aspirasi rakyat menjadi semakin pudar seiring memudarnya idealisme, integritas dan loyalitas terhadap rakyat.

Bahkan sejumlah sindiran dan kritikan pedas terhadap keberadaan parpol yang terjadi selama ini, masih juga belum menunjukan hasil optimal. Bagitu pula dengan DPR sebagai lembaga representatif masih belum menunjukan etika yang baik. Demikian halnya dengan substansi tentang konstitusi, hukum tatanegara, hukum administrasi negara ataupun substansi yang lebih tehnis masih banyak didapatkan kekurang pemahaman tentang itu semua, imbuh bekas Ketua Pansus RUU Wantimpres itu.