Pemprov Jambi Titipkan Program Infrastruktur ke Komisi V DPR

jpnn.com, JAMBI - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyatakan, perlu sinergi dan kerja sama antarkementerian bersama pihak lain termasuk para legislator guna membangun Jambi. Dengan kerja sama dan kerja keras, maka upaya memajukan Jambi melalui berbagai program pembangunan akan cepat terealisasi.

Sigit menyatakan itu guna merespons paparan Gubernur Jambi Zumi Zola tentang usulan program-program pembangunan infrastruktur saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Bandara Sultan Thaha, Senin (30/10/2017).  “Ada dua anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Jambi ini yang akan memperjuangkan program-program pembangunan di Jambi kepada pemerintah pusat,” ungkap Sigit.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga akan menyampaikan masukan dan temuan dari kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Jambi kepada pemerintah pusat melalui rapat-rapat dengan mitra kerja.
 
Sementara anggota Komisi V DPR RI dari dapil Jambi Ahmad Bakri mengungkapkan, kunjungan kerja itu untuk memperjelas pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Antara lain pelebaran jalan nasional Jambi-Mendalo di Kabupaten Muarojambi.
 
“Jalan Jambi-Mendalo memang sudah mendesak untuk dilakukan pelebaran karena terlalu padat. Dengan kedatangan Komisi V tentu bisa membantu menjelaskan betapa butuhnya pelebaran jalan tersebut,” ungkapnya.
 
Anggota DPR RI Dapil Jambi lainya, Saniatul Lativa menambahkan, dirinya bersama Ahmad Bakri akan terus memperjuangkan dan mengawal pembangunan di Provinsi Jambi.
 
Sebelumnya, Gubernur Jambi Zumi Zola menyampaikan usulan program pembangunan infrastruktur di provinsinya. Menurutnya, ada beberapa fokus utama dalam usulan program dan kegiatan untuk percepatan pembangunan Jambi tahun 2018.
 
Program tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Muarasabak (pengerukan alur pelayaran), peningkatan jalan dan jembatan baik ruas nasional maupun provinsi, pembangunan Jembatan Batanghari III, pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Bungo, pembangunan irigasi dan pengendalian banjir di Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh.
 
Selain itu, Zumi juga memaparkan rencana pembangunan turap Danau Sipin dan juga Sungai Batanghari, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), cagar religi Masjid Al-Falah, Tanggo Rajo, Taman Anggrek dan eks kawasan MTQ, penuntasan kawasan kumuh dan pemenuhan infrastruktur sanitasi serta pembangunan rusunawa di perkotaan  dan daerah lainnya di Jambi.
 
“Kami menyadari bahwa tidak mungkin seluruh usulan dapat terealisasi, mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sangat terbatas, namun demikian kami berharap bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut dapat menjadi prioritas dan mendapat bantuan dana dari pusat,” ungkap Zumi.
 
Gubernur kelahiran 31 Maret 1980 itu juga berharap usulan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Komisi V DPR RI saat membahas anggaran dengan mitranya untuk dapat dialokasikan baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun alokasi yang bersumber dari APBN baik pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumatera VI dan pada Satuan Kerja Cipta Karya  dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan RI.
 
“Usulan program tersebut merupakan kebutuhan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan Jambi dibandingkan daerah lainnya,” ungkap Zola.
 
Terkait pembangunan program nasional yakni kereta api Trans Sumatera, Pemprov Jambi akan memberi dukungan penuh untuk percepatan pelaksanaan pembangunan program tersebut melalui kegiatan yang dialokasikan dengan APBD, serta membantu Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 
“Sampai saat ini progres kereta Trans Sumatera masih belum sesuai dengan yang kami harapkan, mohon kepada Komisi V DPR RI kiranya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalur kereta api pada segmen Palembang-Jambi-Riau dapat segera terealisasi,” ungkapnya.
 
Namun, Zumi Zola juga mengungkapkan, ada kondisi yang cukup memprihatinkan terkait besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sulit didapatkan sesuai dengan harapan. Sebab, sejak tiga tahun terakhir, DAK untuk jalan dan irigasi sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang diusulkan,

Bahkan, tak ada lagi DAK Bidang Perhubungan 2017. “Kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan pusat seperti jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan nasional, daerah irigasi dan rawa untuk tahun 2018 juga sangat minim sekali alokasinya,” ungkapnya.
 
Sementara secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan Tahun 2018 untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR RI itu di antaranya DAK Bidang Jalan Penugasan berkisar sebesar Rp 73,7 miliar, DAK Bidang Jalan Reguler (Rp 301,4 miliar), DAK Bidang Irigasi Penugasan (Rp 83 miliar), alokasi APBN tahun 2018 Bidang Jalan dan Jembatan (Rp 773,35 miliar) dan alokasi APBN tahun 2018 Bidang Sumber Daya Air (Rp 857,8 miliar).(adv)