Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemuka Agama Diteror, Para Tokoh Desak Pemerintah Bertindak

Rabu, 21 Februari 2018 – 02:50 WIB
Pemuka Agama Diteror, Para Tokoh Desak Pemerintah Bertindak - JPNN.COM
Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis, tokoh agama dan akademisi menyuarakan seruan moral kebinekaan untuk menyikapi aksi kekerasan terhadap pemuka agama yang marak di beberapa daerah akhir-akhir ini. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat dan profesional terhadap setiap upaya yang mengancam kebinekaan dan memecah belah antar-elemen bangsa.

"Pemerintah dan negara merupakan pengelola berbagai sumber daya politik, hukum dan keamanan harus segera mengambil tindakan," ujar Ketua Setara Institute Hendardi yang merupakan salah seorang perwakilan aktivis di Jakarta, Selasa (20/2).

Seruan itu ditandatangani Azyumardi Azra (pemikir Islam), Saparinah Sadli (tokoh perempuan),  Musdah Mulia (pemikir Islam),  Sulistyowati Irianto (akademisi UI), Haryadi (akademisi Unair), Mochtar Pabotinggi (LIPI), Pdt. Wienata Sairin (teolog),  Robikin Emhas (PBNU),  Abdul Munir Mulkan dan Abdul Mu'ti (Muhammadiyah).

Ada pula Franz Magnis-Suseno dan Benny Soesetyo (tokoh Katolik), HS Dillon dan Marzuki Darusman (aktivis HAM), Gomar Gultom dan Jeirry Sumampow (tokoh Protestan), Biksu Jayamedo (tokoh Buddha),  Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (tokoh perempuan), serta  Balwath Sigh Tokoh Sikh (tokoh Sikh).

Mereka juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang berulang kali menegaskan kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia. "Standing position presiden harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali presiden, untuk menindak setiap ancaman atas kebinekaan," ucap Hendardi.

Selain itu, para tokoh tersebut juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, serta syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebinekaan dan integrasi nasional.

"Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi resmi, kemasyarakatan maupun pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebinekaan merupakan roh kebangsaan Indonesia, sehingga setiap orang harus memiliki cipta, rasa dan karsa untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman," katanya.(gir/jpnn)

Sejumlah aktivis, tokoh agama dan akademisi menyuarakan seruan moral kebinekaan untuk menyikapi aksi kekerasan terhadap pemuka agama yang marak belakangan ini.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News