Penetapan UMP, Pemda Diminta Ikut Aturan

JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah daerah menggunakan aturan yang ada untuk mengatur Upah Minimun Provinsi.

"Masalah UMP setiap tahun sama, dalam arti perdebatan angka yang pas antara tripatrit atau dewan pengupahan daerah, pemerintah daerah, asisosiasi perusaahan, Apindo dan Serikat Pekerja. Supaya tak terjadi perbedaan pandangan ramai, saya berharap pemda gunakan aturan yang ada," kata Cak Imin, Selasa (22/11), sebelum rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta.

Dia berharap Apindo dan Serikat Pekerja duduk bersama. Pemda harus melibatkan stakeholder terkait dalam perdebatan soal UMP, ini. Karena, kata dia, kadang-kadang karena tak terlibat dalam debat, itu hasilnya tidak sesuai harapan.

"Karena itu, nanti tahun depan dari bulan Mei, sudah mulai ada pendekatan stakeholders untuk duduk satu meja, mencari persepsi yang sama sehingga diumumkan akhir November. Akhir Oktober sudah clear," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu. (boy/jpnn)