Pengabaian Wilayah Pinggiran dan Denasionalisme

Barangkali inilah yang jadi penyebab segala peristiwa di atas. Pertama, PDT dan BNPP tidak memiliki visi dan agenda yang jelas bagaimana membangun wilayah tertinggal di perbatasan. Kedua, penentuan anggaran parlemen terjebak pada basis dapilnya, di mana kawasan perbatasan tidak dilirik.

Ketiga, pemerintah daerah tidak memiliki rencana terukur untuk memajukan daerahnya dengan fokus pada infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Keempat, pihak pemerintah pusat melalui dua lembaga yang saling terkait itu tak melakukan koordinasi imperatif pada pemda yang berada di wilayah perbatasan, sehingga masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan orientasi proyek pragmatis tahunan.

Ke depan, masalah wilayah perbatasan seharusnya dikoordinasikan serta mengoptimalkan peran BNPP. BNPP secara khusus fokus bangun daerah perbatasan dengan anggaran yang harus memadai mulai 2015 nanti. Pada saat yang sama, perlu segera membangun komitmen dengan pihak swasta untuk mengembangkan wilayah perbatasan dengan cara memberikan insentif khusus pada mereka.

Dengan cara inilah, salah satunya, bisa diwujudkan visi pembangunan Jokowi-JK dengan tema ’’membangun Indonesia dari pinggir’’. (***)

*Penulis adalah Mantan Wakil Ketua DPD RI periode 2004–2009; 2009–2014, sosiolog di Departemen Sosiologi FIS UNJ Jakarta.