Pengamat: Darmin Nasution dan Sri Mulyani Cukup Sampai di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Rumor perombakan Kabinet Kerja bergulir kembali. Presiden Joko Widodo kabarnya akan melakukan reshuffle jilid III. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni menilai, memang pantas reshuffle terjadi.

"Kalau itu benar terjadi, maka pos kementerian di bidang ekonomi yang harus menjadi prioritas utama," katanya, Jumat (14/7).

Memang, ujar dia, pergantian kementerian merupakan lingkup prerogatif presiden, namun suara keresahan publik juga harus diperhatikan. Menurut dia, potret kesuraman ekonomi yang tiap hari menghimpit kehidupan rakyat bukanlah data omong kosong.

"Lihatlah pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern, mayoritas pedagang mengeluhkan anjloknya omzet. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bahwa penjualan ritel selama puasa dan Lebaran menukik tajam," tutur Sya'roni.

Penurunan angka penjualan tersebut disebabkan melemahya daya beli masyarakat akibat berbagai kebijakan perekonomian pemerintah yang tidak prorakyat. "Makanya wajar menjelang Lebaran tidak ada lonjakan harga terhadap komoditi tertentu sebagaimana yang terjadi pada Lebaran sebelumnya karena rakyat memang sedang lemah daya belinya," paparnya.

Kelesuan ekonomi juga bisa dilihat dari menurunnya angka pemudik 2017. Terjadi penurunan angka 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya. "Lengkap sudah penderitaan rakyat dengan daya beli melemah mengakibatkan tidak bisa merayakan hari raya Idulfitri bersama orang-orang tercinta di kampung halaman," ungkap dia.

Karena itu, ujar Sya'roni, tidak perlu disebutkan lagi rentetan kebijakan tim ekonomi yang menyengsarakan rakyat karena hanya akan menambah beban penderitaan masyarakat. "Cukup sampai di sini, tim ekonomi yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera di-reshuffle," katanya.

Jika kedua figur yang menempati kedua pos kementerian tersebut tidak didepak dari Kabinet Kerja, maka reshuffle yang akan dilakukan hanya basa-basi saja. "Karena hanya akan melanggengkan kebijakan ekonomi yang tidak prorakyat," tuntasnya. (boy/jpnn)