Pengamat: Menteri Saling Serang, Pergesekan Kekuatan Internal Kabinet Belum Selesai

jpnn.com - JAKARTA – Sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan yang merasa tidak suka dengan langkah Menteri ESDM Sudirman Said melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),  justru menunjukkan adanya konflik kepentingan terkait proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Untuk diketahui, Menteri Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto terkait rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Menurut pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran  Bandung, Jawa Barat, Muradi, sikap yang terkesan meninggikan diri itu menunjukkan adanya pergesekan kekuatan yang belum selesai di internal kabinet.

“Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke Presiden tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman, red) itu tidak mendapat restu Presiden,” kata Muradi saat dihubungi, Senin (22/11).

Muradi mengatakan seharusnya Menkopolhukkam tak kontraproduktif mengenai kisruh perpanjangan Freeport. Justru sebaliknya, Luhut mendukung Sudirman untuk membuktikan adanya mafia makelar perpanjangan kontrak Freeport Indonesia.

Karena itu, Muradi mengingatkan Luhut bahwa jangan karena dekat dengan Presiden, lalu berbuat hal kontraproduktif.

“Saya aspresiasi yang dilakukan SS (Sudirman Said), terlepas dia punya motif. Kalau dia sudah bilang berkoordinasi dengan Presiden artinya itu harus didukung. Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya publik membaca ada konflik interest terkait Freeport,” kata Muradi.(boy/jpnn)