Pengamat: Pernyataan Luhut soal Reklamasi Teluk Jakarta sudah Tepat

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tepat pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan yang akan mengkaji ulang penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta pada era Rizal Ramli jadi Menko Maritim. 

Menurut Refly, Rizal tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penghentian atau moratorium reklamasi tersebut.

"Rizal Ramli tidak menghentikan reklamasi, tidak mengeluarkan keputusan apa-apa soal reklamasi pantai utara Jakarta," kata Refly, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).

Yang berhak menghentikan reklamasi, lanjutnya, adalah siapa yang mengeluarkan perintah reklamasi. Siapa yang mengeluarkan, ya pasti dia yang mencabut.

"Dalam konteks reklamasi pantai utara Teluk Jakarta, ya yang berhak menghentikan atau mencabut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama," jelasnya.

Menurutnya, karut-marut reklamasi pantai utara Jakarta terjadi karena tidak ada koordinasi dengan kementerian lain. Sehingga Rizal saat itu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan undang-undang sektoral untuk menilai reklamasi tersebut.

Akibatnya kata dia, muncul larangan mulai dari tidak boleh mengeruk pasir dan menggunakan alat-alat berat hingga mencabut izin lingkungan hidup.

"Sehingga jika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi, maka UU sektoral tadi bisa bypass dan reklamasi pun tidak bisa berjalan. Karena itu perlu koordinasi dan tidak perlu saling ngotot," sarannya.