Perhutanan Sosial Jadi Fokus Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

“Kalau dilihat kedepan, pada lokasi perhutanan sosial inilah hutannya yang bisa dijaga secara lestari baik dengan skema hutan nagari (hutan desa) ataupun hutan kemasyarakatan, dan diharapkan kedepan akan lahir usaha-usaha baru dari areal perhutanan sosial sehingga tidak ada lagi alih fungsi lahan, bahkan menjadi lokasi usaha-usaha produktif yang memiliki stok karbon yang tinggi," kata Yozarwardi.

Indonesia merupakan salah satu negara REDD+ yang telah aktif berperan serta dalam negosiasi dan aksi terkait hutan dan REDD+.

Sebagai salah satu upaya pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menargetkan perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha, yang diberikan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Ratyat, Kemitraan dan Hutan Adat.

Diharapkan melalui PS, masyarakat akan mendapat manfaat dari pengelolaan hutan sehingga akan bersama-sama menjaga hutan. 

Untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan mainstreaming perubahan iklim dalam kebijakan penganggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di daerah. KLHK dengan dukungan Program Kerjasama RI-Norway dan Program Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF – World Bank), menyelenggarakan Sosialisasi Sinkronisasi dan Penguatan Kapasitas Aksi Mitigasi yang berlangsung selama 2 hari dari 21 – 22 November 2018 di Padang, Sumatera Barat. Sosialisasi ini dihadiri 100 orang peserta dari dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, UPT lingkup Sumbar, KPH Lingkup Sumbar, Perguruan Tinggi dan Mitra. 

“Acara sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan NDC untuk Sumatea Barat”, tegas Joko Suwarno dari Biro Perencanaan KLHK selaku penyelenggara.  (adv/jpnn)