Perlu Mengubah Mekanisme Penganggaran Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 mendatang. Salah satunya terkait penyusunan anggaran untuk pelaksanaan pilkada.  

Menurut Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz, dalam penyusunan anggaran Pilkada pada pelaksanaan pilkada serentak 2015, terdapat variasi yang mencolok antara satu daerah dengan daerah lain. Naik turunnya anggaran yang disediakan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan dana, kepala daerah yang mencalonkan kembali, hubungan antara penyelenggara dengan kepala daerah dan DPRD serta alokasi pembiayaan untuk kampanye.

“Karena itu agar pilkada mendatang lebih baik, perbaikan atas penyusunan anggaran kami kira perlu menjadi perhatian,” ujar Masykurudin, Rabu (20/1).

JPPR mengemukakan pendapatnya karena menurut Masykurudin, dalam pelaksanaan pilkada 2015 juga terlihat adanya kendala terhadap penyaluran anggaran untuk pengawas pilkada.

“Jumlah anggaran sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada dan tinggi rendahnya partisipasi. Karena itu kepastian akan kesiapan dana baik untuk KPU dan Panwas harus dipastikan sejak awal,” ujarnya.

Masykurudin menilai, kombinasi pembiayaan antara pusat dan daerah dapat menjadi solusi atas kendala anggaran Pilkada. Terutama untuk memastikan ketersediaan dan standar pembiayaan yang memadai. Pemerintah pusat menurutnya, perlu mempunyai mekanisme antisipatif terhadap kendala pendanaan di daerah Pilkada.(gir/jpnn)