Persoalan Dana dan Figur jadi Hambatan Koalisi Partai Islam

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik M Qodari menilai wacana koalisi partai berbasis Islam yang mulai digagas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan opsi yang masuk akal. Sebab, mengacu pada ambang batas (presidential threshold) sebagai syarat untuk mengusung calon presiden (capres) memang harus disiasati dengan koalisi.

"Tidak ada masalah dan itu sah-sah saja munculnya wacana koalisi partai Islam atau berbasis massa Islam untuk mengusung capres 2014 karena begitu sulitnya bagi partai untuk memperoleh 20 persen suara Pemilu Legislatif, dan atau 25 persen kursi di DPR RI. Solusinya, harus koalisi," kata Qodari, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (2/9).

Hanya saja, kata pria yang memimpin lembaga riset IndoBarometer itu, koalisi partai Islam akan kesulitan menemukan figur capres dengan popularitas melebihi Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, katanya, partai-partai Islam juga tak memiliki cukup logistik untuk memenangkan capres yang diusung di Pilpres mendatang.

Idealnya, lanjut Qodari, koalisi partai Islam untuk mengucung capres akan terwujud dengan baik jika ada figur yang populer dan diterima masyarakat,  ada anggaran yang memadai, dan ada ‘musuh’ bersama dalam politik nasional sebagaimana yang terjadi di tahun 1999 sehingga KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI.  “Sulitnya selama ini, partai Islam itu tidak memiliki tokoh yang populer dan sebaik citranya dengan Jokowi. Ditambah lagi tak memiliki dana yang memadai untuk menyukseskan capres yang akan diusung,” ujarnya.

Bagaimana dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD yang dikenal juga di kalangan Islam termasuk warga Nahdlatul Ulama? Qodari justru pesimistis.

“Belum. Mahfud MD masih belum. Apalagi tidak memiliki partai, maupun dana. Jadi, masih sulit bagi Mahfud untuk maju atau dicalonkan sebagai capres 2014,” imbuhnya. (fas/jpnn)