Pertanggungjawaban APBD Jateng 2025 Disetujui, Ahmad Luthfi Ungkap Strategi Pengelolaan Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah impitan tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah berdaya guna bagi masyarakat.

“Program-program ini harus bisa kami lakukan dan berdaya guna bagi masyarakat,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di sela acara rapat paripurna persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang pada Rabu, 8 Juli 2026.

Dalam melakukan kerja-kerja pembangunan, Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, sektor  investasi, BUMD, dan BLUD perlu terus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah.

Luthfi menyebut realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp110 triliun dengan serapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang.

Sementara pada triwulan pertama 2026, investasi yang masuk mencapai hampir Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja 92 ribu orang.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jateng yang telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, sehingga telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Dalam pertanggungjawaban APBD tersebut, realisasi pendapatan APBD Jateng 2025 dilaporkan mencapai Rp 23,761 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 23,871 triliun.

Dari struktur tersebut, terdapat defisit sebesar Rp109,86 miliar. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 577,04 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA tercatat sebesar Rp 467,18 miliar.