Pertanyakan Kematangan Suryadharma Berpolitik

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memecat wakilnya, Suharso Monoarfa dan sejumlah pengurus tingkat provinsi di partai berlambang Ka'bah itu dinilai bakal menjadi blunder. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, keputusan itu justru menambah daftar kesalahan Suryadharma setelah sebelumnya hadir dan berorasi di kampanye terbuka Partai Gerindra.

Ray mengatakan, Suryadharma yang belum memberikan penjelasan tuntas tentang kehadirannya di kampanye Gerindra justru memantik persoalan baru karena memecat kader PPP yang selama ini menentangnya. “Tentu saja aneh, di saat PPP melakukan kampanye, malah ketua umumnya menghadiri kampanye partai lain,” kata Ray di Jakarta, Kamis (17/4).

Menurutnya, langkah Suryadharma menghadiri kampanye Gerindra sama saja mengesampingkan pengurus dan kader PPP lainnya. Karenanya bukan hal mengejutkanketika ada pengurus teras maupun kader PPP yang mempersoalkan langkah Suryadharma.

Hanya sja, kata Ray, tak semestinya Suryadharma mengeluarkan surat pemecatan untuk para penentangnya. “Saya sendiri melihat solusinya bukan pemecatan. Itu terlalu reaksioner dan tentu saja akan menimbulkan masalah lanjutan,” sambung Ray.

Pengamat yang selalu tampil berkopiah itu menambahkan, sebenarnya Suryadharma cukup memberikan penjelasan kepada rekan separtai yang tak sepaham soal kehadiran di kampanye Partai Gerindra. Sebab, PPP memang belum terikat untuk berkoalisi dengan Gerindra sehingga tetap ada peluang untuk bisa menjalin kesepakatan politik dengan partai manapun.

Terpisah, Sekjen PPP M Romahurmuziy menegaskan bahwa tidak ada pernyataan ataupun surat pemecatan terhadap Suharso maupun para pengurus DPW. “Surat terakhir yang diterbitkan DPP PPP itu pada 20 Februari, setelah itu tidak ada lagi,” katanya.

Meski demikian Romi -sapaan Romahurmuziy- menegaskan, partainya tengah mengupayakan rekonsiliasi agar pihak-pihak di PPP yang berbeda pendapat bisa mencapai islah. “DPP PPP tetap akan melakukan rekonsiliasi semua perbedaan pendapat yang ada secara musyawarah menuju islah,” pungkasnya. (ara/jpnn)