Petani Curigai Rencana YLKI Gugat Mensos Demi Dana Asing

jpnn.com - JAKARTA - Petani tembakau bereaksi. Mereka menentang keras sikap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang akan menggugat Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa karena memberi rokok kepada Orang Rimba di Sungai Kemang, Jambi.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtanio Wisnu Brata, rencana YLKI menggugat Khofifah karena ada motif lain. Ia mencurigai motivasi itu untuk mendapatkan dana asing guna membiayai kampanye antitembakau di Tanah Air.
 
Nurtanio mengatakan sikap YLKI itu mempunyai target khusus agar bisa terus bekerjasama dengan lembaga donor asing, seperti Bloomberg Initiative dan Bill and Melinda Gates Foundation yang kini lagi menggelontorkan dana triliun rupiah untuk kampanye antitembakau.

“Sikap YLKI itu kebablasan,” tegas petani tembakau asal Temanggung itu kepada wartawan, Jumat (27/3).
 
Wisnu menegaskan, tidak ada yang salah bila seseorang, termasuk menteri, memberi rokok pada pihak lain karena rokok bukan barang terlarang dan legal. Dia mengingatkan, di daerah tertentu saling memberi rokok adalah bagian dari kultur masyarakat.

"Menteri Sosial ini menggunakan bahasa kultural dengan memberi rokok, tidak ada yang salah," tegas Wisnu.
 
Apalagi jika pemberian rokok itu diproduksi di dalam negeri, menggunakan bahan baku lokal, justru harus bangga ketimbang memberi rokok yang diproduksi di luar negeri.
 
Senada dengan Wisnu, Ketua Umum Persatuan Pekerja Muslim Indonesia Sektor Rokok, Tembakau dan Minuman, Bonhar Darma Putra menuding, YLKI menafikan bahwa tembakau, terutama rokok kretek, merupakan warisan budaya sehingga sangat wajar pemberian itu rokok itu merupakan pendekatan sosio-kultural oleh seorang menteri.
 
"Sikap YLKI itu tidak ada urgensinya. Ini jelas-jelas kampanye antitembakau. Omong kosong bicara keras tanpa ada sponsor di belakangnya, sudah dapat dana maka dia teriak," tegas Bonhar, saat dihubungi wartawan, Jumat (27/3).
 
Ia mengingatkan, selama ini YLKI memang salah satu penerima dana kampanye antitembakau. Tak heran, konsumen rokok, yang tak selaras dengan kepentingan YLKI selalu dipojokkan.

Padahal, kontribusi industri tembakau terhadap pendapatan negara sangat besar. Negara membutuhkan uang cukai rokok untuk  membangun negeri ini selama bertahun-tahun. Tahun 2014 lalu sumbangan cukai rokok mencapai Rp112 Triliun. Tahun ini ditargetkan menjadi sebesar Rp 138 triliun, atau sebesar 8 persen dari nilai APBN.
 
Ia menegaskan, sikap YLKI selama ini sudah jelas, memilih-milih kategori konsumen sesuai kepentingannya. "YLKI sudah jadi lembaga kepentingan," sindir Bonhar.

Seperti diketahui, YLKI berencana menggugat Menteri Sosial Khofifah. Ketua pengurus harian YLKI Sudaryatmo mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum jika Menteri Sosial tidak menanggapi keberatan YLKI soal pemberian rokok kepada Orang Rimba itu.

Sebagai bentuk keberatannya, Sudaryatmo sudah mengirim surat ke Menteri Sosial Khofifah. Dalam waktu dua minggu, surat itu tidak ditanggapi, maka YLKI dan Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau akan mengambil langkah hukum.

"Karena Mensos dengan sengaja mengabaikan kesehatan masyarakat lewat membagikan rokok," kata Sudaryatmo di Jakarta, Jumat (27/3). (awa/jpnn)